Problem Pemerintah Kabupaten/Kota.
Upaya pengentasan kemiskinan dan problem masyarakat masih dihadapkan kepada persoalan data. problem tersebut dikarenakan belum terbangunnya tata kelola satu data kabupaten berbasis desa.
Permasalahan Data di desa.
Desa dibebani untuk melakukan pendataan/pengisian data/verifikasi dan validasi suatu data dengan aplikasi pendataan sektoral sesuai dengan kebutuhan supra desa baik yang disediakan dari pemerintah pusat, provinsi ataupun kabupaten sehingga desa tidak memiliki otoritas terhadap data tersebut. desa dipaksa menggunakan aplikasi yang bersifat parsial seperti ;
- Siks-NG - Kemensos (pendataan/verval DTKS)
- E-SAKIP Desa (Kemensos)
- Siskeudes (Kemenkeu)
- SIPBM-Kemndes PDT
- SID - Kemendes PDT
- Potensi Desa - BPS
- Pendataan Keluarga - BKKBN
- Prodeskel - Kemendagri
- SDGs - Kemendes PDT
- Sipades - Kemendagri
- Kawasan Kumuh - Kemen PUPR.
Selain aplikasi dari pusat tersebut juga masih terdapat aplikasi dari daerah (provinsi) dan Kabupaten/Kota. dengan SDM desa yang beragam, desa membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan aplikasi-aplikasi supra desa tersebut sehingga desa tidak produktif terhadap keberlangsungan data yang ada didesa. imbas dari belum terbangunnya tata kelola satu data kabupaten berbasis desa, desa belum memprioritaskan penyelenggaraan data desa. dengan terbangunnya tata kelola satu data kabupaten berbasis desa maka pemerintah kabupaten melalui dinas terkait dapat melakukan intervensi terhadap desa untuk memprioritaskan penyelenggaraan data desa sesuai dengan kebutuhan prioritas data kabupaten. desa belum memiliki aplikasi tata kelola data desa secara mandiri sehingga desa tidak dapat mengelola data secara menyeluruh, lengkap, akurat dan terkini.
OPENDESA
Opendesa dapat membantu pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan menuju satu data kabupaten berbasis desa/kelurahan.
Kedaulatan Data Desa dengan OpenSID
akan meningkatkan kwalitas perencanaan, dan perumusan kebijakan pembangunan desa.
- akan meningkatkan kwalitas pelayanan dan memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan.
- dapat menjadi acuan untuk mengukur dan memberikan penilaian secara obyektif terhadap pembangunan desa.
- media untuk memperoleh, mengelola dan menyajikan data dan informasi pedesaan.
-----------‐
Anggota OpenDesa
Sumbawa, 26/05/2023.